Target WTP, Penajam Benahi Adminstrasi Aset

AH Ari B

Penajam, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membenahi pengelolaan administrasi aset daerah, sehingga bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Penajam Paser Utara tidak bisa meraih opini WTP terhadap penilaian laporan keuangan dari BPK karena terkendala administrasi aset daerah yang belum baik,” jelas Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Mustaqim MZ, di Penajam, Jumat.

Ia mengaku, administrasi aset Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, sampai saat ini belum maksimal, sehingga harus ada pembenahan pengelolaan aset daerah tersebut agar tidak selalu menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

“Administrasi aset daerah harus dimaksimalkan, agar ke depannya Penajam Paser Utara tidak hanya menerima opini WDP dari BPK,” kata Mustaqim.

Menurutnya, administrasi aset daerah, meliputi aset bergerak dan tidak bergerak belum tertata rapi. Maka perlu dilakukan pembenahan untuk terwujudnya ketertiban administrasi terkait kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan serta sertifikasi kekayaan daerah maupun penghapusan dan penjualan aset daerah .

“429 titik lahan pemerintah, yang meliputi bangunan sekolah, perumahan guru dan puskesmas pembantu belum memiliki legalitas,” ujar Mustaqim.

Pemutakhiran data aset tidak bergerak tersebut, lanjutnya, masih terkendala oleh beberapa aset limpahan dari Kabupaten Paser tidak memiliki bukti legalitas berupa sertifikat. Sedangkan untuk aset bergerak, seperti kendaraan dinas ada beberapa surat kendaraan ada yang hilang dan tidak dilengkapi dengan bukti laporan dari pihak kepolisian setempat.

“Pengelolaan administrasi aset daerah ini harus segera dibenahi dan ditargetkan rampung 2016 mendatang,” tegas Mustaqim.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tambahnya, ikut bertanggung jawab terhadap aset daerah serta mejaga aset daerah tersebut. setiap SKPD mempunyai kewajiban mendata atau menginventarisir semua aset daerah secara rutin.
“SKPD harus rutin mendata aset daerah, baik aset bergrak maupun tidak bergerak yang berada di SKPD bersangkutan,” kata Mustaqim. (bp/*log)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.