Komisi Penyiaran Tidak Punya Sikap tegas

Suherman

 

Komisioner KPID Proviinsi Kalimantan Timur, Suarno (Suherman - Hello Borneo)

Komisioner KPID Proviinsi Kalimantan Timur, Suarno (Suherman – Hello Borneo)

Penajam, helloborneo.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tidak mepunyai sikap tegas atau seperti singa ompong, kata Siti Maimunah, pada kegiatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pedoman Perilaku Peyiaran dan Standar Program Penyiaran, di Hotel Sekumpul Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu.

“KPID harus lebih selektif terhadap hak siar film yang menampilkan porno aksi dan kekerasan, apalagi film itu ditayangkan di bawah pukul sepuluh malam, dimana anak-anak masih menonton televisi,” kata Siti Maimunah.

Menurutnya, penayangan film atau acara telivisi yang menampilkan porno aksi dan tindakan kekerasan menjadi kekhawatiran orang tua, karena anak-anak akan meniru adegan difilm atau diacara yang ditayangkan ditelevisi tersebut.

“KPID agar memblokir konten yang dapat merusak mental anak-anak. KPI punya inisiatif sendiri karena kalau menunggu laporan masyarakat pasti prosesnya sangat lama,” kata Siti Maimunah

Komisioner KPID Proviinsi Kalimantan Timur, Suarno mengatakan, KPID hanya bisa menindak program siar yang melanggar. tidak biasa mencabut konten acara yang ditayangkan ditelevisi secara keseluruan, karena KPID tidak memliki kewenangan penuh terhadap film yang ditayangkan ditelevisi tersebut.

“Hak siar bukan berkaitan dengan izin, tapi hak siar adalah pemilik atau lembaga penyiarannya. Contoh jika salah satu stasiun televisi menyiarakan satu film, maka televisi yang menyiarkan film itu harus memiliki hak siar dari pemilik film tersebut,” jelasnya.

Suarno mengatakan, KPID tidak bisa mencabut hak siar yang diberikan ke pihak ketiga, namun hanya bisa menegur kepada lembaga penyiaran. Sehingga kalau KPID dikatakan seperti singa ompong , karena kewenangan KPID terbatas terhadap film yang ditayangkan ditelevisi.

“Jika ada konten film kekerasan atau mengadung porno aksi itu sepenuhnya adalah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan kewenangan KPID terbatas,” ungkapnya. (bp/*esa)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.