Pemerintah Kabupaten Paser Pelajari Aturan Peminjaman Dana

TB Sihombing

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Adi Maulana (TBS)

Paser, helloborneo.com – Pemerintah Kabupaten Paser masih mempelajari peraturan-peraturan untuk merealisasikan peminjaman dana ke Bankaltimtara sebesar Rp600 miliar, suku bunga 6 persen per tahun dengan metode perhitungan sliding dan floating rate.

Namun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Paser menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, terbaru keluar surat edaran dari Kemendagri dan telah diterima pemerintah kabuaten setempat.

Surat edaran yang baru diterima pemerintah kabupaten tersebut menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Adi Maulana saat dihubungi helloborneo.com di Paser, Senin, bukan rekomendasi.

“Ada surat edaran dari Kemendagri. Penegasannya bahwa pinjaman daerah kalau melalui bank, persyaratan-persyaratannya tergantung pemberi pinjaman,” ungkapnya.

Surat edaran tentang pertimbangan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank jelas dia, tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk itu tetap kembali memperhatikan persyaratan peraturan-peraturan yang lain, khususnya pasal-pasal dalam UU Nomor 1 tahun 2022, agar pinjaman daerah dapat terealisasi dan tidak menimbulkan persoalan.

“Makanya sampai sekarang kami masih mendiskusikan, mempelajari semua peraturan-peraturan untuk merealisasikan pinjaman itu,” jelasnya.

Persyaratan pinjaman tergantung pemberi peminjaman yakni Bankaltimtara tegas dia, jika tidak lagi memerlukan rekomendasi dari Kemendagri, pihak perbankan juga dapat mempelajari terkait poin-poin  dari surat edaran, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait.

“Apakah ada batas pinjaman yang dipinjam, bagaimana proses pengembaliannya harus kami pelajari semua,” ujarnya.

Bukan saja tidak memerlukan lagi rekomendasi Kemendagri, tetapi juga tidak memerlukan rekomendasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Keuangan.

Surat edaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka segera dipelajari pasal tiap pasalnya dan pinjaman daerah harus menggunakan prinsip kehati-hatian menurut dia, tetap optimistis pinjaman daerah tersebut dapat terealisasi dan pengerjaan terlaksana.

“Makanya dengan adanya surat edaran yang kami terima, langsung rapat internal dan undang BPD (Bankaltimtara) mempelajari surat edaran itu. Prinsip kehati-hatian perlu agar pemberi dan penerima pinjaman sesuai ketentuan yang diatur,” kata Adi Maulana.

Pinjaman dana tersebut salah satuna diperuntukkan pembangunan infrastruktur jalan guna menurunkan kesenjangan dan meningkatkan interkoneksi antarwilayah.

Total 11 ruas jalan dengan 18 segmen bakal ditingkatkan di Kabupaten Paser, titik peningkatan kualitas jalan tersebar di Kecamatan Batu Engau, Tanjung Harapan, Muara Samu, Long Ikis dan Long Kali yang merupakan jalan poros antarkecamatan dengan keseluruhan yang ditingkatkan sepanjang 201,50 kilometer dengan perkerasan jalan menggunakan beton (rigid).

Volume terpanjang yakni jalan Random-Tanjung Aru Kecamatan Batu Engau-Tanjung Harapan sepanjang 29,082 kilometer dengan biaya lebih kurang Rp49 miliar, sementara pengerjaan jalan terpendek di Rantau Atas-Tanjung Pinang Kecamatan Muara Samu sepanjang 1,052 kilometer memerlukan biaya sekitar Rp5,26 miliar. (bp)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.